Wednesday, February 10, 2016

Pemerintah Beri Jaminan Hukum Bagi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Pemerintah setuju untuk memberi garansi hukum bagi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dengan menjamin bahwa proyek ini tidak akan terpengaruh perubahan aturan hukum. Pemerintah Indonesia pun berjanji tidak akan membatalkan proyek konsesi secara sepihak.

Menteri Transportasi Ignasius Jonan mengatakan durasi konsesi akan ditentukan oleh studi kelayakan yang dilakukan oleh tim ahli. Jika konsesi proyek sudah disetujui maka, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan memegang hak untuk mengoperasikan jalur kereta cepat selama 50 tahun terhitung sejak operasi perdananya.
Jokowi saat menilik peletakan batu pertama proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Walini, Bandung Barat. Sumber: Tempo
“Jika pembangunannya tertunda, maka (durasi) konsesi akan tetap mengikuti perjanjian (tidak terpengaruh aturan),” kata Jonan dalam sebuah konferensi pers di Istana Negara Jakarta.

Maka dari pada itu, Jonan menyerukan kepada KCIC untuk menyerahkan hasil uji kelayakan yang sudah revisi untuk memenangkan hak kontrak proyek. Mereka harus menyerahkan revisi penilaian teknis dan keuangan yang nantinya akan dinilai oleh pihak ketiga.

Jonan menegaskan kembali bahwa pemerintah tetap tidak akan memberi jaminan keuangan meski proyek ini berstatus prioritas negara.

Durasi kontrak adalah salah satu sembilan yang harus dipenuhi oleh KCIC sebagai pengembang proyek dan operator kereta cepat. KCIC diperkirakan akan membangun empat stasiun diantara Jakarta dan Bandung, yakni di Bandara Halim Perdanakusumah, Walini (Bandung Barat), Karawang, dan Tegalluar.

Sebelumnya Jonan mengakui pihak KCIC menginginkan jalur kereta tersendiri tanpa digabung dengan kereta biasa. Namun, ia menolak permintaan tersebut, meski mengizinkan pengembang proyek untuk membangun stasiun tersendiri yang jaraknya jauh dari stasiun KAI yang sudah ada.

Sementara itu, Presiden Direktur KCIC, Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan pihaknya sedang menyiapkan diri untuk memenuhi kewajiban mereka. Studi kelayakan hasil revisi pun masih sedang dipelajari oleh konsultan mereka.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Pemerintah Beri Jaminan Hukum Bagi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung