Saturday, January 23, 2016

DPR: Para Pemuka Agama Tidak Setuju Minuman Beralkohol Dilarang, Tapi Dikendalikan

Aryo PS Djojohadikusumo, Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (Pansus RUU Minol). Dan Aryo PS Djojohadikusumo menjelaskan jika para pemuka agama tidak setuju minuman beralkohol dilarang, tapi dikendalikan. Bahkan banyak yang lebih setuju dengan pengaturan dan peradilan.


"Alasan mereka adalah bahwa RUU ini adalah undang-undang yang cacat apabila judul larangan, tetapi di sisi lain ada pasal yang diperbolehkan," ungkap Aryo Djojohadikusumo, keterangan resminya sesuai rapat di Kompleks Parlemen.

Pansus RUU Minol sendiri telah melakukan rapat dengan keempat para pemuka agama di Indonesia yang dimaksudkan oleh Aryo, antara lain seperti Majelis Tinggi Agama Kong Hu Cu (Matakin), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan yang terakhir Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI).

"Secara umum memang ada upacara adat yang menggunakan alkohol meskipun dalam jumlah yang terbatas. Salah satunya, seperti upacara umat hindu yang adakan mulai dari yang terkecil hinggal terbesar menggunakan alkohol," kata Aryo

Politisi Gerindra mengatakan kalau pasal larangan dalam konsep RUU Minol dikhawatirkan apabila minuman beralkohol dilarang, maka itu justru akan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat, seperti beredarnya minuman oplosan dan juga minuman ilegal.

"Kalau pasal ini benar-benar diterapkan, penjara pasti akan penuh. Nantinya setiap orang yang menyimpan minol di rumahnya bisa ditangkap oleh aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, Pemerintah DKI Jakarta telah menyarankan agar pasal itu diteliti lagi. Karena undang-undang ini sifatnya menyeluruh. Jadi ini masih sangat awal dan bisa diperbaiki lagi," ungkap Djarot, Wakil Gubernur DKI Jakarta. 

Berdasarkan data yang didapatkan oleh Pemprov DKI, bahwa 99 persen angka kematian dari minuman beralkohol adalah karena jenisnya ilegal ataupun oplosan. "Warga yang tidak dapat produk asli akan beralih ke KW 1, 2, atapun 3 sehingga hal inilah yang perlu kita khawatirkan," tambah Aryo.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : DPR: Para Pemuka Agama Tidak Setuju Minuman Beralkohol Dilarang, Tapi Dikendalikan